by

Rencana Tender Pabrik Es, Terancam Dead lock ?DKP sikapi dengan hibah pada kelompok nelayan

Rncna Tender Pbrik Es, Trncm Dead lock DKP sikapi dngn hibah pd klmpk nlyan

Pacitan – Rencana alih kelola pabrik es dengan mekanisme tender, sepertinya terancam dead lock. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang semula sempat menjadi SKPD pengguna, mengaku pesimistis langkah tender terhadap rencana alih kelola pabrik es itu bisa terlaksana. Kepala DKP setempat. HM. Yunus Hariyadi, mengatakan, sejauh ini memang belum ada calon pengusaha yang berminat mengajukan penawaran pemanfaatan aset daerah bernilai dua miliar lebih tersebut. “Sehingga, sekalipun dibuka pengumuman tender, diprediksi tidak akan ada penawarnya,” kata Yunus, Kamis (26/3).

Mantan Kepala Kantor Ketahanan Pangan tersebut mengungkapkan, plafon nilai kontrak yang ditetapkan tim appraisal, mungkin terlampau tinggi, yaitu sebesar Rp. 93 juta/tahun. Diakuinya, tim penaksir memang cenderung melakukan pendekatan secara teoritis dengan rumus-rumus baku yang ia miliki. Akan tetapi, tidak semua teori akademis akan pas bila diaplikasikan dilapangan. Misalnya saja, pertimbangan kompetitor serta biaya maintanance?. Menurut kabar yang diterima, biaya perawatan atas spare part ditaksir dengan kurs rupiah. Padahal, hampir semua peralatan didalam pabrik es, dihitung dengan nilai tukar dollar. “Sehingga karena alasan itulah, belum ada atau bahkan tidak ada calon pengusaha yang mengajukan penawaran,” bebernya, pada awak media.

Yunus mengakui, sebelumnya pernah ada pengusaha pabrik es di Pacitan yang mencoba mengajukan penawaran mengelola sebesar Rp. 8 juta/tahun. Namun demikian, Bidang Aset, DPPKA, menilai, penawaran itu terlampau murah dibanding nilai aset yang mencapai miliaran rupiah. Bidang dibawah kendali Joko Suparyono itu, kata Yunus, pernah memberikan komparasi harga sewa ATM berupa lahan kosong berukuran sekitar 2×3 meter persegi dibebani bea sewa sebesar Rp. 3,5 juta/tahun. “Apalagi aset bernilai miliaran rupiah, kok hanya ditawar bea sewanya sebesar Rp. 8 juta/tahun. Sehingga kondisi inilah yang juga menjadi kendala, alih kelola ke pihak ketiga. Sebab plafon beanya terlampau tinggi,” keluh pejabat eselon IIB tersebut, kemarin.

Lebih lanjut, pejabat yang pernah bertugas di Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan itu menjelaskan, selama aset daerah tersebut belum beralih pengelolaan, SKPD dibawah kendalinya harus menanggung banyak beban bea saban bulannya. Seperti bea beban listrik sebesar Rp. 4,2 juta dan abonemen air PDAM sebesar Rp. 119 ribu. ?Lantas bagaimana sikap DKP sendiri dengan permasalahan itu? Yunus menegaskan, setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) ternyata bantuan pembangunan pabrik es tersebut bukanlah belanja modal, melainkan hibah. Itu terbukti dari kode rekening yang tertera pada Dipa, bukan 53 melainkan 52. Sehingga aset tersebut bisa dihibahkan kepada kelompok nelayan, dan bukan aset yang dikuasai pemkab. “Mungkin celah itu yang akan kita sikapi dalam pengelolaan aset pabrik es. Akan tetapi, itu juga butuh proses. Sebab kelompok nelayan juga akan dikenai beban biaya sewa lahan,” tutupnya. (yun).

Comment

News Feed